Cegah Kejadian Keracunan, Polresta Sidoarjo Perketat Standar Keamanan Pangan SPPG Polri

Polresta Sidoarjo menggelar rapat koordinasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri, pada Sabtu (5/9/2026), sebagai langkah evaluasi dan penguatan sistem keamanan pangan, menyusul peristiwa di duga adanya keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam arahannya, Kasiwas Polresta Sidoarjo AKP Heri Setyawan menekankan pentingnya pemenuhan seluruh persyaratan legalitas SPPG. Kelengkapan administrasi dan sertifikasi menjadi salah satu hal penting agar operasional SPPG berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari sanksi maupun penghentian operasional.

Selain itu, seluruh relawan SPPG diminta terus menjaga kekompakan, meningkatkan komunikasi, saling menghargai serta menghindari ego sektoral dalam menjalankan tugas.

“Setiap relawan harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta menjalankan seluruh SOP yang telah ditetapkan. Jika terdapat kendala di lapangan, harus segera dikomunikasikan agar dapat ditemukan solusi bersama,” arahan dari AKP Heri Setyawan.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah penerapan label pada setiap ompreng makanan MBG. Label tersebut memuat informasi waktu produksi, waktu pengambilan hingga batas maksimal konsumsi makanan.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Kasi Dokkes Polresta Sidoarjo AKP Ruwandi, menegaskan bahwa keamanan pangan harus dijaga sejak proses awal hingga makanan diterima oleh para penerima manfaat.

Standar kesehatan pangan meliputi penggunaan wadah dan peralatan yang memenuhi standar food grade, penggunaan air bersih yang telah teruji, peralatan masak yang higienis, serta pengawasan secara berkala oleh pihak yang bertanggung jawab.

Pengawasan juga dilakukan mulai dari pemilihan bahan baku yang segar, proses pencucian dan pengolahan, pemorsian makanan menggunakan timbangan yang presisi, hingga tahap penyajian dan pengantaran.

Dalam proses distribusi, kondisi suhu makanan juga menjadi perhatian penting. Makanan MBG disebut memiliki batas waktu kesegaran sekitar empat hingga enam jam sehingga pengaturan waktu memasak, pengemasan dan penyaluran harus dilakukan secara terukur.

Rapat tersebut juga membahas pentingnya fase pengondisian suhu dan keamanan pangan sebelum makanan dikemas serta didistribusikan kepada para penerima manfaat.

Untuk memperkuat jaring pengaman kualitas pangan, setiap fasilitas SPPG dan sumber air pencucian harus mendapatkan pengawasan ketat. Para relawan juga diwajibkan menjaga standar kebersihan tertinggi selama proses pengolahan makanan.

Selain itu, pengujian keamanan pangan secara berkala menggunakan Rapid Test Kit menjadi bagian dari upaya pengawasan. Kendaraan pengangkut makanan juga harus dirancang dengan sistem boks tertutup untuk menjaga kualitas makanan selama proses distribusi.

Dalam aspek penanganan apabila terjadi dugaan permasalahan keamanan pangan, diterapkan pula Protokol Investigasi Terpadu melalui pengamanan sampel makanan.

Setiap batch makanan diwajibkan menyisihkan dua porsi sampel yang kemudian diamankan dalam lemari pendingin dan disimpan selama tiga hari. Sampel tersebut dapat digunakan sebagai jaminan mutu dan bahan pemeriksaan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Polresta Sidoarjo berharap seluruh SPPG Polri semakin memperkuat kepatuhan terhadap standar operasional, menjaga higienitas makanan, serta meningkatkan pengawasan secara menyeluruh dari proses pengadaan bahan baku hingga makanan diterima oleh para penerima manfaat.